Pemulihan aset atau Asset Recovery merupakan proses yang sangat rumit bahkan bagi para ahli serta praktisi pemulihan aset di seluruh pelosok dunia.

Oleh karena itu, Jaksa Agung Basrief Arief sebagai inisiator pembentukan Pusat Pemulihan Aset sengaja melengkapi unit ini  dengan kemampuan tidak saja untuk “follow the money” namun juga memiliki akses untuk bergabung dengan berbagai jaringan internasional, seperti: CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), ARIN-AP (Asset Recovery Interagency Network for Asia and the Pacific) bahkan Kejaksaan R.I merupakan Presiden ARIN-AP 2014, RRAG (Red de Racuperacion de Activos del GAFISUD), ARINSA (Asset Recovery Interagency Network for South Africa).

Kerjasama informal dengan berbagai jaringan internasional terbukti sangat efektif dalam hal tukar menukar informasi, strategi dalam penelusuran/pelacakan aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri serta memperpendek proses penyusunan MLA. Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan R.I diyakini mampu menjawab seluruh masalah penanganan serta pengelolaan dan disposal aset rampasan, antara lain :

Penerapan Prinsip IN REM

Lingkup pemulihan aset tidak terbatas pada pemulihan secara pidana namun juga secara perdata, mengingat Kejaksaan R.I memiliki kewenangan keperdataan dan sangat memungkinkan untuk melakukan optimalisasi pemulihan aset melalui jalur perdata. Pusat Pemulihan Aset memiliki opsi luas dalam penanganan aset melalui pidana maupun perdata. Pusat ini dapat menjadi jawaban akan munculnya legislasi baru terkait dengan perampasan dan pemulihan aset yang menggunakan prinsip IN REM, yaitu: RUU Perampasan Aset, karena negara adalah korban dan negara memiliki hak untuk mengambil kembali harta yang diambil secara tidak sah oleh pelaku kejahatan. Jika menggunakan prinsip IN PERSONAM seperti yang diterapkan oleh KUHAP, maka aset yang dapat disita adalah yang terkait serta dihasilkan oleh tindak pidana pelaku saja.

Terbentuknya Pusat Pemulihan Aset dibawah struktur Kejaksaan R.I juga merupakan jalan keluar termudah dan termurah, karena Kejaksaan R.I memiliki 400 Kejaksaan Negeri  di seluruh Indonesia, sebagai kepanjangan tangan dari Pusat Pemulihan Aset.

Terstruktur, Efisien, Efektif dan Akuntabel

Pusat Pemulihan Aset dibangun untuk memberikan paradigma baru pada penegakan hukum Indonesia yang setiap tindakannya dilakukan secara: (1) terstruktur karena setiap pemulihan aset pada PPA selalu melalui tahapan sebagai berikut: pelacakan, pengamanan, perampasan, pemeliharaan dan repatriasi; (2) efisien karena optimalisasi pemulihan asset yang terkait dan menjadi hasil dari kejahatan merupakan tupoksi dari Kejaksaan R.I; (3) efektif, mengingat Pusat Pemulihan Aset dibawah struktur Kejaksaan R.I tidak bekerja sendiri melainkan dilengkapi dengan LIAISON OFFICER dari berbagai agensi serta institusi yang memiliki kewenangan, kepentingan dan keterkaitan dengan tupoksi PPA Kejaksaan R.I; Dan (4) menjunjung tinggi akuntabilitas karena kendali administratif barang rampasan yang menjadi tupoksi Kementrian Keuangan sebagai Pengelola Barang Milik Negara terkoneksi secara digital dengan PPA khususnya dalam system pelaporan, selain itu PPA juga dilengkapi dengan sarana pelayanan informasi yang memudahkan masyarakat dan berbagai pihak mendapatkan informasi terkait data dan kontrol manajemen atas aset yang telah dilakukan pengamanan/perampasan/repatriasi.