Mengapa Harus Kejaksaan ?

Terkait penanganan aset dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan yang memiliki wewenang Pro-justisia (untuk keadilan) bergerak di tiga tataran yaitu penyidikan, penuntutan(termasuk didalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas asset selama persidangan) dan eksekusi (wewenang eksekutorial).

Wewenang Pro-Justisia

Untuk menjawab keraguan apakah Kejaksaan memiliki wewenang melakukan penanganan aset, terlebih dahulu harus diperjelas pengertian aset dalam konteks ini. Aset yang dimaksud adalah aset yang memiliki kaitan dengan tindak pidana. KUHAP pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa aset yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Terhadap aset tersebut dapat dikenakan tindakan penyitaan. Tindakan  penyitaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya aset-aset terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Jadi jelas disini tindakan terhadap aset hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum karena tindakan ini adalah tindakan pro-justisia.

Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah penyidik baik itu penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik KPK (khusus korupsi) dan penyidik Kejaksaan (untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak azasi manusia berat). Penanganan aset tidak hanya ada pada tahap penyidikan melainkan juga ada pada tahap penuntutan. Pada tahap penuntutan ini jaksa penuntut umum juga memiliki kewenangan menangani aset karena dalam sistem peradilan Indonesia kewenangan penuntutan adalah dominus litis(domain) lembaga Kejaksaan. Walaupun terjadi penyerahan tersangka dan berkas perkara pada tahap peradilan namun aset yang merupakan barang bukti tetap dalam penguasaan jaksa penuntut umum.

Wewenang Eksekutorial

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi  Kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas (dominus litis) kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraaht) juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai Asset Recovery Office terkait dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyidikan; sebagai penuntut umum yang menerima penyerahan aset dari penyidik dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan serta melakukan penyelesaian sesuai perintah pengadilan atau disposal.

Wewenang Manajemen

Barang milik Negara sebagai barang yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau berasal dari  perolehan lainnya yang sah (Non APBN). Menurut Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan barang milik Negara yang berasal dari NON APBN adalah barang Negara yang relevan dengan konteks pemulihan aset, yaitu barang-barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraaht). Dalan konteks Kejaksaan Agung, Jaksa Agung selaku pimpinan lembaga secara ex officio berstatus sebagai”pengguna barang” yang secara fungsional kewenangan dan tanggung jawabnya selaku pengurus barang dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. Jaksa Agung Muda Pembinaan mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab fungsional penggunaan barang kepada Kepala Biro Keuangan dalam fungsinya antara lain: “mengelola Pendapatan dan Uang milik Negara serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan dan mengelola Barang Rampasan.”

Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 03/PMK. 08/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Gratifikasi, mengakui dan menegaskan fungsi manajemen aset pro-justisia Kejaksaan seperti pada pasal 8 dan pasal 9 yang menyebutkan Jaksa Agung sebagai Pengurus barang rampasan Negara. Disamping itu unit penanganan aset sudah merupakan bagian terintegrasi dengan struktur Kejaksaan. Unit tersebut melekat pada bagian Pembinaan ditiap satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen aset bukanlah hal baru bagi Kejaksaan R.I.