Pendahuluan

Walaupun penegakan hukum atas pelaku kejahatan yang berorientasi pada  harta atau aset semakin gencar dilakukan namun angka kejahatan tetap  tinggi. Sistem retributive yang diterapkan oleh para penegak hukum yang  mengutamakan pembalasan hanya menitikberatkan pada pembalasan fisik  (pidana badan). Walaupun ada pidana finansial seperti uang pengganti atau denda, namun jenis-jenis itu hanya lazim dilakukan pada tindak pidana  tertentu, misalnya korupsi, sementara pada tindak pidana lain jenis hukuman  ini hampir tidak pernah digunakan. Direktorat Kriminologi Universitas Indonesia bahkan rela  penelitian serta kajian selama beberapa tahun untuk meyakinkan para petinggi Kejaksaan Agung R.I, bahwa institusi inilah yang tepat untuk mengembangkan “Asset Recovery Regime”.

Tindak Pidana yang Berorientasi pada Harta

1. Korupsi

Transparency International (TI) sebuah lembaga non-profit berskala  Internasional yang berpusat di Berlin, Jerman, setiap tahun menerbitkan  Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index). Indeks inilah  yang kemudian menjadi acuan bagi berbagai badan internasional seperti  PBB, World Bank dan IMF. Pada tahun 2011, Indonesia menempati  ranking 100 dari 182 Negara yang dilakukan survey, bersama dengan  Argentina, Benin, Burkin Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi,  Mexico, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Sejak runtuhnya rezim ORDE BARU, seiring dengan menguatnya tuntutan  masyarakat akan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi  dan nepotisme serta pemberdayaan berbagai lembaga hukum yang memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap tindak pidana  korupsi semakin gencar dilakukan. Kenyataannya para pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang dan perkara korupsi tidak juga  semakin menurun.

2. Penyelundupan Manusia

International Organization for Migration (IOM) suatu badan internasional yang menangani imigran memperkirakan kerugian akibat penyelundupan  manusia yang berasal dari Iran, Irak, Afghanistan, Myanmar dan  Srilangka ke Australia melalui Indonesia setidaknya berkisar Rp. 28,8 Triliun. Letak geografis Indonesia serta mudahnya aparat penegak  hukum untuk disuap menjadikan penyelundupan manusia bisnis  kejahatan yang memiliki resiko rendah tetapi membawa keuntungan tinggi.

3. Illegal Fishing

Penelitian FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2008  mencatat bahwa Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 30 triliun per  tahunnya akibat penangkapan ikan secara liar, kerugian tersebut tentu  saja diluar besarnya kerusakan ekosistem atas penangkapan ikan menggunakan bom. Pada tahun yang sama Kementrian Kelautan dan Perikanan mengklaim berhasil menyelamatkan Rp. 580 miliar kerugian  Negara akibat pencurian ikan, artinya hanya 2% dari total kerugian  Negara yang berhasil diselamatkan. Sebenarnya masih ada potensi penerimaan Negara bukan pajak  ditengarai dapat mengurangi kerugian Negara, yaitu dari kapal-kapal yang berhasil ditangkap, namun hingga detik ini tidak dapat ditelusuri  secara pasti data terkait penyelesaian kapal-kapal rampasan tersebut.

4. Illegal Logging

Data yang didapat dari Kementrian Kehutanan tahun 2010 mencatat bahwa Indonesia menderita kerugian sedikitnya Rp. 30,5 Triliun per  tahun. Kementrian Kehutanan juga mencatat pada tahun 2011 kerugian Negara akibat penangkapan, pengambilan dan pengangkutan satwa liar mencapai Rp. 6,2 triliun. Dalam proses pembalakan liar itu para pelaku merusakkan ekosistem hutan hingga 2,1 juta hektar per tahunnya. Bahkan Chatham House, sebuah lembaga independen yang menyoroti  tentang berbagai isu serta peristiwa terkini dari dunia internasional, mencatat bahwa 90% dari kegiatan pembalakan hutan adalah illegal dan hilang atau punahnya ekosistem serta keanekaragaman hayati  merupakan sesuatu yang tak dapat dihitung dengan uang. Pembalakan  liar diyakini mengakibatkan berbagai masalah social, ekonomi dan  politik.

5. Narkotika dan Obat Terlarang

Penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  Universitas Indonesia pada tahun 2012 tentang kerugian pribadi dan  social sepanjang tahun 2011 akibat penggunaan narkotika dan obat  terlarang mencapai angka Rp. 48,28 triliun. Kerugian meningkat menjadi  sedikitnya Rp. 57 Triliun di tahun 2013. Yang paling diuntungkan dalam  penyalahgunaan narkoba adalah produsen, bandar, pengedar dan para  oknum yang memberikan fasilitas. Tanpa hambatan yang berarti, maka  kegiatan ini akan semakin berkembang dari tahun ke tahun karena  kekuatan finansial yang dimiliki.

Permasalahan

Setidaknya ada tiga permasalahan yang teridentifikasi dalam penanganan pelaku tindak pidana berorientasi harta, yaitu penegakan hukum yang cenderung pada tindakan “pemenjaraan” dan tidak optimal menangani aset terkait kejahatan maupun hasil kejahatannya, Tujuan penjara sebagai satusatunya alat yang membuat pelaku kejahatan menjadi jera seakan tak lagi dapat diandalkan, sebagai contoh: Oknum pegawai pajak yang berada dalam rumah tahanan masih dapat melakukan perjalanan dalam dan luar negeri, kasus ini membuka mata kita bahwa uang dapat membeli segalanya termasuk juga peradilan; Penegakan hukum Indonesia yang masih bersifat sangat transaksional dan masih adanya titik gelap atau blind spot dalam  penanganan asset terkait kejahatan maupun asset hasil kejahatan sehingga terbuka kemungkinan penyalahgunaan asset tersebut oleh penegak hukum yang menanganinya. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sistem yang memungkinkan untuk melakukan check and re-check, verifikasi serta konfirmasi maka para penegak hukum dapat melakukan tindak pidana terhadap asset asset tersebut atau tindak pidana ganda (double crime).